Proyek Makam Rugikan Negara Rp697 Juta


Foto : ist/Humas Kejari Pagaralam TAHAN: Mantan kepala dinas di Kota Pagaralam saat digiring ke mobil tahanan jaksa di Kantor Kejari Pagaralam.

PAGARALAM POS, Pagaralam – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam menetapkan tersangka atas proyek pembangunan Pagar Makam di salahsatu dinas. Dalam pers rilis bersama awak media di ruang rapat Kejari Pagaralam, kemarin (29/6), dugaan kuat penyelewengan penggunaan anggaran APBD senilai sekitar Rp6,3 miliar tersebut, Negara dirugikan hampir Rp700 juta (Rp697.494.937).
Diungkapkan Kajari Pagaralam, M Zuhri SH MH, dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) tersebut, menyeret mantan Kepala Dinas, yakni SU. Mantan pejabat ini dilakukan penahanan oleh Jaksa setelah cukup bukti pada Senin (29/6), sekira pukul 15.30 WIB. Untuk peran tersangka dalam kasus proyek makam ini sebut Zuhri, selaku pengguna anggaran sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) beserta DH yang saat itu adalah staf.
“Alasan penahanan terhadap tersangka SU ini, adanya komitmen fee yang diberikan oleh pihak kontraktor kepada tersangka. Selain itu pelaksanaan surat perintah kerja (SPK) ternyata dilakukan pihak lain di luar kontrak, atas perjanjian sepihak oleh tersangka. Terhitung hari ini (kemarin, red), tersangka ditahan selama 20 hari ke depan, dan sudah kita titipkan di Lapas Klas III Pagaralam dan bisa diperpanjang apabila ada permintaan dari penyidik kepada penuntut umum,” terangnya.
Ditambahkan Kasi Intel, Lutfi Fresly SH MH didampingi Kasi Pidsus, Willy Prambudya SH MH, proyek pagar makam ini anggaran APBD tahun 2017 senilai Rp6,3 miliar. Dana tersebut untuk pembangunan Pagar Makam sebanyak 43 paket. “Dalam pengusutan kasus ini, kita mendapati temuan 18 paket yang bermasalah,” ujarnya.
Willy mengakui, untuk pengusutan perkara pagar makam ini, penyidik menemukan sejumlah hambatan-hambatan. Mulai dari pengukuran ulang sejumlah paket pengerjaan yang bermasalah. Hal ini untuk keperluan audit kerugian Negara. “Sekitar tigakali kita cek ulang sekaligus pengukuran bangunan, untuk menghitung besarnya kerugian Negara. Itu dilakukan dengan mendatangkan tim ahli, dan juga waktu yang tak singkat menunggu hasil audit dari BPKP,” ujarnya. (Atg06/CE-V)

Previous Dodi Reza Terima Bunga Tanda Cinta Kasih Polri
Next Walimurid Segel Sekolah