Dewan Protes Paripurna Sepi Pejabat


PAGARALAM POS, Empat Lawang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang, protes sepinya pejabat pemerintah yang hadir saat paripirna di Gedung DPRD Empat Lawang, hal ini disampaikan langsung Ketua DPRD Empat Lawnag Windra Safri sebelum menutup paripurna, kemarin.




Menurut Safri, paripurna ini penting apalagi agenda pandangan fraksi tentang raperda RPJMD yang dilakukan kemaren, namun disayangkan tidak semua kepala dinas hadir makanya meminta Bupati Empat Lawang selaku kepala daerah yang sedang memimpin bisa menegur san menghilangkan kebiasaan buruk ini. “Ini sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, kalau tidak ada Bupati kepala dinasnya sepi, kami minta nelalui momen ini, Bupati bisa sampaikan untuk hadir mengingat paripurna ini penting, untuk pembangunan Kabupaten Empat Lawang,” kata Safri.




Sementara Bupati Empat Lawang, setelah paripurna menyayangkan hal ini bahkan menyampaikan agar kebiasaan lama itu tidak lagi di teruskan di zaman sekarang ini, pasalnya di gedung dewan ini banyak sekali yang dibahas, dan disampaikan masyarakat, bahkan kedepan meminta di jadwal paripurna berikutnya, tidak hanya mengundang kepala OPD saja, namun juga kepala dan sekretarisnya, misalnya Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas, Kepala Badan dan sekretarisnya setiap OPD di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati. “Agar mereka tahu proses jalanya paripurna itu,”kata Joncik, kemarin.




Selanjutnya, Joncik mengatakan DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, karena didalam undnag undang, bahwa pemerintah daerah itu eksekutif dan legislative, artinya berbeda dengan pusat. Jadi dua duanya, baik eksekutif maupun legislatif itu, tergabung dalam pemerintah daerah, keduanya bertanggung jawab prihal pembahasan. “Jadi, apa saja yang di bahas harus diketahui Kepala dan Skeretaris,” tambahnya.




Apakah ada kontrol khusus terkait kehadiran kepala OPD, Joncik mengaku ada, bahkan dirapatnya siang ini nanti (kemarin, red), menjadi salah satu agenda dan hal tersebut akan sampaikan. Artinya meskipun Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir karena tugas luar, kepala OPD wajib hadir, sehingga seluruh perkembangan bisa di serap, dicatat menjadi sebuah kebijakan. “Apalagi pembahasan tentang RPJMD ini, menentukan pembangunan lima tahun kedepan, karena turunan visi dan misi kepala daerah,” tutupnya. (07)

Previous Targetkan Lahat Bebas Kasus Korupsi
Next Dorong KSM Kantongi PIRT