Usul Perwako Izin Pendakian


PAGARALAM POS, Pagaralam – Pasca kenaikan status Gunung Api Dempo (GAD) ke level II atau waspada per 5 April 2017, ditambah kasus meninggalnya seorang mahasiswa di Gunung Dempo pada Februari lalu, pengelolaan pendakian ke puncak Gunung Dempo kini mendapat sorotan. Muncul wacana yang masih diperdebatkan agar pengelolaan pendakian diserahkan kepada aparat keamanan dan Basarnas.




“Kita harus berbagi tugas. Untuk pengawasan hutan lindung dilakukan oleh Kesatuan Pengawasan Hutan Lindung (KPHL) Kota Pagaralam, dalam hal ini dilakukan oleh petugas Polisi Hutan (Polhut). Sedangkan pengawasan pada ‘manusianya’ tetap dikembalikan pada Pemkot Pagaralam, dalam hal ini dapat melalui camat, lurah atau Dinas Pariwisata,” jelas Sekdakot, H Syafrudin.




Dinas Pariwisata kata Sekda segera mungkin mengusulkan peraturan Walikota (Perwako) menunjuk siapa nantinya yang berwenang mengatur atau mengawasi aktivitas pendakian di Gunung Dempo.




Ditambahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pagaralam, Herawadi SSos, menyatakan telah memasang papan pengumuman/sosialisasi larangan pendakian di dua pintu masuk (pintu rimba). Satu di Balai Pendaki di Kampung IV, dan satunya lagi di Puncak Rimau,” katanya. (08/CE-V)

Previous 2.376 Peserta Siap Ikuti UN
Next Drainase Perkotaan Diperbaiki Berkualitas