Sosialisasi Minim Peserta, BPJS Tenaga Kerja Kecewa


Foto : Adi/Pagaralam Pos
MINIM : Tampak kegiatan Sosiliasi Kepatuhan Kepesertaan Program JaminanĀ  Sosial Ketenagakerjaan, minim peserta

PAGARALAM POS, Empat Lawang – Kepala BPJS Tenaga Kerja Cabang Lubuklinggau agus Theodorus Parulian Marpaung kecewa,  pasalnya acara sosialisasi kepatuhan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Empat Lawang kemarin, minim peserta.

Acara yang dihadiri,  Kajari,  Dinas Tenaga Kerja dan Perizinan kabupaten Empat Lawang, hanya diikuti enam pelaku usaha, yakni Koperasi Usaha Bersama, Tri mart,  Sumber Logam,  Payung Indah,  Mie Ayam Obama,  Toko LJFE padahal yang diundang mencapai 17 Badan Usaha di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.

Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus pArulian Marpaung menyampaikan, ketidak hadiran peaerta akan ditindak lanjuti, bahkan pihaknya sudah melakukan kerjasama bersama pihak kejaksaan dan tenaga kerja, agar di berikan sanksi, teguran bahkan cabut izin usaha.

Apalagi satu diantara peserta menyatakan alasan tidak bisa bergabung dan mengikuti sosialisasi, akibat tidak sanggup dana dan pekerja/pegawai serabutan. “Kita sudah membicarakan ini kepada Kasih Datun untuk ditindak lanjuti,” kata Agus.

Selanjutnya Agus menyampaikan mendaftarkan pegawai pada BPJS tenaga kerja itu penting, sesuai anjuran peraturan dan undang undang, makanya kita minta semua hadir dan menyimak apa yang  kita sampaikan. Bayangkan jika terjadi kecelakaan kerja, premi hanya 15 ribu perbulan bisa mendapatkan santunan ratusan juta. “Jika memang tidak mau,  ya kita akan panggil dan berikan penjelasan melalui Kasih Datun,” jelas Agus.

Lebih jauh Agus menjelaskan, di Empat Lawang ini ada hak hak normatif yang belum diberikan khususnya kepada tenaga kerjanya. Melalui sosialisasi ini, kita minta sesegerah mungkin pelaku usaha langsung mengcover tenaga kerjanya, sesuai undang-undang nomor 24 itu, setiap orang yang sudah enam bulan bekerja wajib mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. “Empat Lawang ini masih belum, bahkan belum ada yang mendaftarkan ketenaga kerjaannya,” urai Agus.

Sementara Kasih Datun Kejari Empat Lawang Adi Candra SH MH mengatakan, setelah mendapatkan Surat Kuasa Kusus (SKK)  dari pihak BPJS, akan melampirkan surat panggilan, sehingga dilakukan sosialisasi seperti yang sudah pihaknya lakukan dan bekerjasama dengan PDAM dan pihak lainnya yang berhasil menarik Mobil Dinas. “Kalau ada SKK nya, nanti kita layangkan surat ke pelaku usaha yang tidak hadir tadi,” imbuhnya.

Lebih jauh Adi Candra menjelaskan, ketidak hadiran pelaku usaha tanpa alasan, namun berkeyakinan hanya miskomunikasihnya saja, misalkan saat diberikan undangan tidak berada ditempat atau ada tugas dan kegiatan lain. “Acara ini serius dan penting, kita juga menyayangkan kitidakhadiran mereka, namun nanti kita bantu hadirkan dan mintai keterangan karena ini hak sebagai tenaga kerja,” jelas Candra seraya menyampaikan hukuman bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya berupa kurungan pidana 8 tahun dan denda 1 Milyar. Nah,  menanggapi hal ini,  Pelaksana Pengawas Tenaga Kerja Kabupaten Empat Lawang Rosul mengaku, akan melakukan telaah alasan ketidakhadiran pelaku usaha tadi,  jika memang memungkinkan, pihaknya bisa memberikan surat rekomendasi berupa pencabutan izin usaha. “Kami selaku pengawas tenaga kerja akan terus mengawal,  misalnya melakukan peringatan,  nota bahkan rekom ke badan perizinan terpadu untuk mencabut izin sesuai bunyi Pasal 7 Undang-undang Tenaga Kerja,” pungkasnya. (07)

Previous Jalan Penghubung Dua Kecamatan Bakal Dibangun
Next Petani Lakukan Sejuta Stek Kopi