Sengketa PAN Vs KPU


Foto: Pidi/Pagaralam Pos
MENCARI KESEPAKATAN: Bawaslu menggelar mediasi sengketa proses antara PAN dengan KPU di kantor Sentra Gakkumdu kemarin.

Dide Sepakat, Lanjut Adjudikasi
PAGARALAM POS, Pagaralam – Penyelesaian sengketa antara PAN dengan KPU melalui mediasi yang digelar Bawaslu Kota Pagaralam, kemarin (1/10) tidak mencapai kesepakatan. Sengketa ini, akan diselesaikan dengan cara adjudikasi, Rabu (3/10).




Mediasi tersebut digelar di kantor Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jalan Air Perikan. Ketua DPD PAN Kota Pagaralam Halipan Matsohan SSi didampingi bakal calon anggota legislatif Firdaus bertindak sebagai pemohon. Sedangkan Ketua KPU Kota Pagaralam Boy Arcan SE didampingi komisioner Hendri SE bertindak sebagai pemohon. Mediasi. Adapun Ketua Bawaslu Edy Budi Ahmadi SE dan anggota Ihwan Nopri SE bertindak sebagai mediator.




Dimulai pukul 10.00 WIB, mediasi tersebut baru berakhir sekitar pukul 13.00 WIB. Hasilnya, menurut Ketua Bawaslu Kota Pagaralam Edy Budi Ahmadi SE, baik pemohon maupun termohon tidak berhasil mencapai satu kesepakatan. Bawaslu akunya, sudah memberikan waktu pemohon dan termohon untuk berpikir namun hasilnya tetap sama. “Pemohon minta nama Bacalegnya dimasukkan ke DCT (Daftar Calon Tetap). Sedangkan termohon tidak mau,” ucap Edy, ditemui Pagaralam Pos usai mediasi.




Itulah sebabnya Edy menyatakan, penyelesaian sengketa dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni adjudikasi atau musyawarah dalam persidangan pada Rabu (3/10). Edy memastikan, proses penyelesaian sengketa proses akan selesai di adjudikasi ini. Dia menyebutkan, pihaknya tidak bisa menyelesaikan sengketa tanpa mediasi dan adjudikasi. “Di Perbawaslu tidak diatur mengeluarkan rekomendasi tanpa proses mediasi dan adjudikasi,” terang Edy.




Disebutkan Edy, adjudikasi direncanakan digelar di Pengadilan Agama kompleks SDN 73 Pagaralam Gunung Gare mulai pukul 10.00 WIB. Di sidang nanti, Bawaslu akan bertindak sebagai majelis hakim. Agenda dalam sidang pertama ini, katanya, adalah mendengarkan penyampaian permohonan dari pemohon dan jawaban termohon.




Dia meminta pemohon menyiapkan berkas permohonan dengan lengkap. Pun dengan termohon untuk menyiapkan berkas jawaban terhadap permohonan pemohon. Dengan demikian, sidang dapat berjalan sesuai agenda. “Kalau berkasnya tidak lengkap, sidang akan kami tunda,” ucapnya.




Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Pagaralam Ihwan Nopri SE menambahkan, dalam mediasi, pihaknya bertindak sebagai mediator alias penengah. Karenanya katanya, pihaknya tidak bisa memaksakan kehendak kepada pemohon maupun termohon. “Karena mereka tidak sepakat, ya kami putuskan untuk lanjut ke adjudikasi,”ujarnya.




Ditemui di tempat yang sama, Ketua DPD PAN Kota Pagaralam, Halipan Matsohan SSi menyesalkan sikap KPU yang enggan bersepakat dengan partainya. Sebab katanya, permohonan dari PAN tidak sulit. “Kami hanya meminta KPU supaya memasukkan Bacaleg kami ini yakni Firdaus ke DCT,”ujarnya.




Meskipun demikian Halipan mengaku siap untuk mengikuti adjudikasi. Dia pun optimis bisa memenangkan sengketa. Ini karena menurutnya, Mahkamah Agung telah menganulir pasal larangan mantan Napi korupsi di PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Dengan demikian tidak ada lagi halangan bagi Firdaus menjadi Caleg.




Adapun Firdaus mengaku dirinya sebenarnya berharap sengketa bisa diselesaikan di tingkat mediasi saja. Sebab katanya, dengan adanya putusan MA, maka tidak ada lagi larangan bagi mantan Napi korupsi untuk nyaleg. “Tapi, karena KPU tidak sepakat, ya kami ikuti saja untuk adjudikasi,” ucapnya.




Sementara itu, KPU Kota Pagaralam Boy Arcan SE didampingi komisioner Hendri SE mengakui, larangan mantan Napi korupsi nyaleg sudah dianulir MA. Meskipun demikian Boy menyebutkan, pihaknya tidak bisa langsung memasukkan nama Firdaus Bacaleg PAN ke DCT. Ini karena dijelaskannya, Firdaus dulu tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Sedangkan saat itu tuturnya, pihaknya masih menggunakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan Napi korupsi nyaleg.




Meskipun begitu Boy memastikan, pihaknya siap untuk ikut adjudikasi. Apapun putusan Bawaslu nanti dalam adjudikasi nanti akan diikuti KPU. “Kalau Bawaslu memenangkan sengketa, ya DCT nanti akan kami perbaiki lagi. Bagaimana teknis perbaikan DCT, itu kami akan konsultasikan dulu dengan KPU RI,” tambahnya.




Firdaus mengajukan sengketa ke Bawaslu karena namanya tidak dimasukkan KPU ke dalam DCT Pileg 2019. Firdaus beralasan status mantan Napi korupsi tidak lagi jadi halangan bagi orang untuk nyaleg karena sudah digugurkan MA. Adapun KPU kota Pagaralam telah memasukkan mantan Napi korupsi ke DCT yang sebelumnya memenangkan gugatan di Bawaslu. (11)

Previous Pegawai Pabrik Terawas Indah POM, 60 Persen Lokal
Next Kemarau Panjang, Warga Bandar Kesulitan Cetak Sawah