Sengketa PAN VS KPU, Sama-sama tak Bergeming


Foto : Pidi/Pagaralam Pos
MEMINTA KEADILAN : Perwakilan PAN ketika membacakan permohonan dalam adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu di ruang sidang Pengadilan Agama kemarin.

PAGARALAM POS, Pagaralam – Sidang perdana adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu antara PAN dengan KPU Kota Pagaralam, kemarin (3/10) berlangsung sengit. Baik PAN maupun KPU, sama-sama tak bergeming dengan pendirian masing-masing.




Adjudikasi itu digelar di ruang sidang Pengadilan Agama Pagaralam kompleks SDN 74 Gunung Gare, sekitar pukul 10.00 WIB. PAN, selaku pemohon, diwakili Budi SHut dan Firdaus. Sedangkan KPU, selaku termohon, diwakili Boy Arcan SE dan Hendri serta staf hukum. Adapun majelis sidang dipimpin komisioner Bawaslu Pagaralam Ihwan Nopri SE didampingi Edy Budi Ahmadi SE dan Emi Deshartika SPd.




Agenda adjudikasi tersebut adalah mendengarkan pembacaan permohonan pemohon serta mendengarkan jawaban termohon. Baik permohonan dan jawaban sebelumnya sudah ditulis serta diserahkan kepada sekretaris majelis sidang. “Inti permohonan kami tadi (kemarin) adalah meminta supaya Firdaus dimasukkan ke dalam DCT ( Daftar Calon Tetap) di daerah pemilihan Pagaralam II nomor urut 9,” ucap Budi SHut, perwakilan PAN, ditemui setelah adjudikasi berakhir.




Menurut Budi, Firdaus telah memenuhi syarat untuk menjadi Caleg. Katanya, Firdaus telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Firdaus klaimnya, juga mematuhi PKPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD.




Tentang latarbelakang Firdaus yang pernah jadi terpidana kasus korupsi, lanjut Budi, sudah gugur dengan sendirinya. Ini setelah ada putusan Mahkamah Agung yang menganulir pasal larangan mantan Napi korupsi nyaleg. Apalagi Firdaus telah mengumumkan diri secara jujur dan terbuka kepada publik pernah menjadi mantan Napi korupsi. “Jadi, KPU sekarang sudah tidak punya alasan lagi,”tuturnya.




Itulah sebabnya, Budi meminta Bawaslu untuk membatalkan surat keputusan KPU Kota Pagaralam yang menetapkan Firdaus tak memenuhi syarat (TMS) sebagai Caleg karena pernah menjadi mantan Napi korupsi yang diterbitkan Agustus lalu. Bawaslu juga diminta membatalkan surat keputusan KPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang diterbitkan 20 September lalu.




Ditemui di tempat yang sama, Firdaus menambahkan, surat edaran yang dipakai KPU Kota Pagaralam sebagai alasan untuk tidak memasukkan namanya ke DCT tidak kuat. Ini karena baginya, kekuatan SE lemah bila dihadapkan dengan undang-undang serta putusan MA. “Mestinya, ketika MA sudah mengeluarkan putusan, Bacaleg mantan Napi korupsi masuk DCT. Sifatnya kan global,”sebut Firdaus.




Toh KPU bergeming. Ketua KPU Kota Pagaralam Boy Arcan SE menyatakan, pihaknya meminta Bawaslu untuk menolak seluruh permohonan PAN. Menurut Boy, pihaknya tidak bisa serta merta memasukkan nama Firdaus meskipun sudah ada putusan MA. Ini karena ada surat edaran (SE) dari KPU RI Nomor 1095 Tahun 2018. “SE dari KPU RI meminta kami memasukkan Bacaleg yang memenangkan gugatan di Bawaslu,”sebut Boy mengenai isi SE.




Meskipun demikian Boy menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Bawaslu. KPU klaimnya siap menjalankan seluruh putusan dari Bawaslu yang dikeluarkan melalui proses adjudikasi. “Nanti kami lihat putusannya seperti apa, baru kami jalankan,” ucapnya.

Bawaslu Menengahi
Ketua Majelis Sidang Adjudikasi Ihwan Nopri SE menyebutkan, permohonan pemohon cukup logis. Ini jika melihat landasan hukum yang jadi acuannya. Demikian pula jawaban yang disampaikan termohon. Meskipun demikian Ihwan mengaku, Bawaslu belum bisa mengambil putusan apa yang akan diambil.




Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel, Junaidi SE MSi yang juga hadir dalam adjudikasi tersebut mengatakan, posisi Bawaslu dalam sengketa adalah di tengah. “Bawaslu memiliki kewenangan untuk menjadi pemegang kehakiman di bidang pemilu,” ucap Junaidi.




Itulah sebabnya menurut Junandi, soal putusan, Bawaslu nanti akan melihat alat bukti dan kesimpulan yang nanti disampaikan pemohon maupun termohon. Bila alat bukti dan kesimpulannya kuat dan tidak dipisahkan oleh keyakinan majelis, maka itulah yang akan diputuskan Bawaslu. “Nanti putusan hanya ada dua, mengabulkan dan menolak permohonan,” tuturnya.




Bila menerima permohonan lanjut Junaidi, maka KPU Kota Pagaralam wajib memperbaiki Surat Keputusan tentang DCT. Ini karena apapun putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat semua lembaga. Toh Junaidi mengakui, bila pasca putusan MA, semestinya Bacaleg mantan Napi korupsi otomatis masuk DCT. “Tapi, tidak masalah kalau memang harus diselesaikan melalui sengketa,” ucapnya.

Hari Ini Adu Alat Bukti
SIDANG adjudikasi kembali digelar pada hari ini (4/10). Dalam sidang kedua ini PAN dan KPU Kota Pagaralam akan beradu alat bukti. “Agenda sidang kedua besok (hari ini) adalah pembuktian dan mendengarkan saksi-saksi,”ucap Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Ihwan Nopri SE kemarin.




Pembuktian dijelaskan Ihwan adalah cara Bawaslu untuk membuktikan alat-alat bukti yang dibawa pemohon dan termohon. Adapun caranya disebutkan Ihwan, Bawaslu akan meneliti keabsahan dokumen yang dibawa pemohon dan termohon. “Nanti kami akan lihat alat-alat buktinya lengkap enggak. Kalau tidak lengkap, kami minta diperbaiki,”tuturnya.




Adapun mendengarkan saksi, lanjutnya merupakan agenda untuk mendengarkan saksi ahli yang dibawa pemohon dan termohon. Pandangan saksi ahli bisa dijadikan masukan bagi majelis adjudikasi ketika akan mengambil putusan. Toh, kata Ihwan, tidak ada kewajiban bagi pemohon dan termohon untuk membawa saksi ahli. “Kalau tidak membawa saksi, ya tidak masalah,” ucapnya.




Budi SHut, perwakilan PAN Pagaralam menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan alat-alat bukti untuk dibawa dalam sidang hari ini. Beberapa alat bukti ini disebutkan Budi, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 31 tahun 2018 tentang pencalonan DPR dan DPRD, Perbawaslu nomor 18 Tahun 2018. Selanjutnya Keputusan KPU Nomor 48 tahun 2018 tentang DCT, Keputusan KPU tentang Bacaleg TMS putusan MA, putusan Pengadilan Lahat serta surat dari rumah tahanan.




Dengan membawa seabrek alat bukti itu, Budi yakin pihaknya akan memenangkan sengketa di Bawaslu. “Insya Allah. Kami yakin Bawaslu akan mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya,” ujar Budi didampingi Firdaus.




Sementara itu Ketua KPU Kota Pagaralam Boy Arcan SE didampingi komisioner Hendri SE mengatakan, pihaknya tidak aka membawa terlalu banyak alat bukti. “Kami hanya bawa SE dari KPU RI saja,”ucapnya. Adapun soal saksi, Boy menyebutkan, pihaknya tidak mengikutsertakan saksi ahli dari pihak manapun. “Kami saja yang hadir,” ucapnya. (11)

Previous Jangan Tutup Total Badan Jalan, Bila Bandel Begini Sanksinya
Next Pendaftaran CPNS Diperpanjang