Sengketa PAN VS KPU, Firdaus Dianggap Masih TMS


Foto: Pidi/Pagaralam Pos
MENCARI PENYELESAIAN: Politisi PAN Budi Apriansyah dan Firdaus ketika berbincang dengan komisioner KPU setelah sidang adjudikasi di Pengadilan Agama kemarin.

PAGARALAM POS, Pagaralam – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagaralam masih menganggap Firdaus politisi PAN, tak memenuhi syarat (TMS) menjadi calon anggota legislatif. Karenanya KPU enggan memasukkan Firdaus ke Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg 2019.




Sebagaimana diketahui PAN mengajukan sengketa ke Bawaslu karena ada anggotanya yakni Firdaus tak dimasukkan ke DCT dengan alasan berstatus mantan Napi korupsi. Padahal, Mahkamah Agung telah membatalkan pasal dalam peraturan KPU yang melarang mantan Napi korupsi nyaleg.




Komisioner KPU Kota Pagaralam Divisi Program dan Data Rahmat Qori Setiawan AMd menyatakan, sampai saat ini status Firdaus belum masuk DCT. “Iya. Masih TMS,”ucap Qori didampingi komisioner Irfan Amd membenarkan, ketika ditemui Pagaralam Pos setelah sidang adjudikasi yang digelar Bawaslu di Pengadilan Agama kemarin (5/10).




Meskipun sudah ada putusan MA yang menganulir larangan mantan Napi nyaleg, kata Qori, pihaknya tidak serta merta memasukkan Firdaus ke DCT. Sebab katanya ada Surat Edaran Nomor 1095 dari KPU RI. Bunyi SE ini disebutkan Qori prinsipnya meminta KPU daerah untuk memasukkan Bacaleg yang telah memenangkan sengketa di Bawaslu.




Adapun Firdaus lanjut Qori, dulunya tidak mengajukan sengketa ke Bawaslu. Karenanya, ketika putusan MA telah ke luar, KPU tidak memasukkan Firdaus ke DCT. Kondisi ini disebutkannya berbeda dengan Zulfikri dari Partai Perindo dan Jones Khan dari Demokrat. Dua politisi ini katanya, dimasukkan ke DCT karena telah memenangkan sengketa. “Jadi pegangan kami tetap dengan SE KPU RI,”ucapnya.




Itulah sebabnya, Qori menambahkan, dalam kesimpulan yang telah dibacakan di muka majelis persidangan adjudikasi, pihaknya tetap berpegang dengan SE KPU RI. Juga berpatokan dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan. Meskipun pasal larangan mantan Napi korupsi nyaleg dalam PKPU ini telah dianulur, ujar Qori, pihaknya tetap menjadikannya landasan. “Sebabnya Firdaus kami nyatakan TMS ketika PKPU Nomor 20 tahun 2018 belum direvisi,”lanjut Qori.




Toh Qori mengaku, pihaknya akan menerima dan menjalankan keputusan dari Bawaslu bila seandainya diminta untuk memasukkan Firdaus ke DCT. “Untuk keputusan akhir, kami serahkan sepenuhnya kepada Bawaslu. Kami yakin Bawaslu akan adil,”ucapnya.




Pandangan berbeda disampaikan PAN. Melalui perwakilannya, Budi Apriansyah SHut, PAN menyatakan Firdaus telah memenuhi syarat (MS) menjadi Caleg. Segala syarat yang telah diatur dalam UU Pemilu maupun PKPU Nomor 31 Tahun 2018 telah dipenuhi FIrdaus. “Jadi Firdaus berhak menjadi Caleg di Dapil Pagaralam II nomor 9,”ucapnya ketika ditemui setelah persidangan.




Tentang SE KPU RI Nomor 1095 yang dijadikan patokan KPU Kota Pagaralam, Budi menilainya tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Menurut dia, SE ini sudah gugur sejak terbitnya putusan MA yang menganulir pasal larangan mantan Napi korupsi nyaleg. “Juga bertentangan dengan UU Pemilu dan PKPU Nomor 31,”lanjut Budi. Karena itu Budi optimis, Bawaslu akan mengabulkan seluruh permohonan PAN. Dia yakin, Bawaslu akan mempertimbangkan landasan hukum yang paling tinggi terlebih dahulu.

Sidang Pamungkas 11 Oktober
Kini, bola panas ada di tangan Bawaslu Kota Pagaralam. Lembaga ini akan memutuskan hasil adjudikasi dalam sidang pamungkas pada 11 Oktober mendatang. “Sidang terakhir nanti agendanya membacakan amar putusan,”ucap Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Pagaralam Ihwan Nopri SE, ditemui setelah persidangan.




Dijelaskan Ihwan sebelum membacakan putusan pihaknya akan mengkaji seluruh fakta dan alat bukti di persidangan. Bawaslu juga akan berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Sumsel dan Bawaslu RI. Inilah sebabnya Ihwan menambahkan, putusan Bawaslu nanti diharapkan benar-benar adil. “Nanti keputusannya hanya ada dua, mengabulkan atau menolak permohonan,” ucapnya.




Ketua Bawaslu Kota Pagaralam Edy Budi Ahmadi SE menambahkan, putusan yang diambil Bawaslu sifatnya final dan mengikat. Karenanya katanya, semua lembaga wajib mematuhi seluruh putusan tersebut. (11)

Previous Pemilu di Lahat Rawan Money Politic
Next Dibangun 1 Tower Rusunawa ASN