Seluruh Penangkaran Walet di Empat Lawang Ilegal


PAGARALAM POS, Empat Lawang – Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Empat Lawang, menyebut tidak ada satupun usaha penangkaran walet di Kabupaten Empat Lawang mengantongi izin usaha penangkaran walet yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang. Ini artinya, seluruh usaha penangkaran walet yang ada di wilayah kabupaten ini adalah ilegal.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang, Drs Muhamad Mursadi mengatakan, hingga saat ini tidak ada satupun usaha penangkaran walet yang izinnya dikeluarkan pihaknya di tengah maraknya usaha penangkaran walet yang dikelolah masyarakat di Kabupaten Empat Lawang, saat ini.

Usaha penangkaran walet baik yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi maupun di Kecamatan Pendopo, merupakan dilema bagi pihaknya untuk mendorong para pengusaha penangkaran walet itu untuk membuat izin. “Sebab, sejauh yang kami pantau, usaha penangkaran walet yang ada di Empat Lawang, berada di dekat bahkan di tengah pemukiman, dan itu tidak boleh,” ujar Mursadi saat dibincangi wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Hal tersebut kata Mursadi, sebab usaha penangkaran walet memiliki dampak negatif, dari mulai kebisingan, hingga dampak pencemaran yang dapat mengganggu kesehatan manusia.
Karenanya jelas Mursadi, mungkin ada saja masyarakat yang mau buat izin usaha penangkaran walet, namun tidak bisa diproses DPMPTSP Empat Lawang, karena tempat usaha penangkaran waletnya yang menyalahi ketentuan. “Usaha penangkaran walet yang ada di Empat Lawang, ada saja di lantai bawahnya tempat tinggal atau usaha lain, diatasnya penangkaran walet, jelas itu tidak boleh,” terangnya.
Andai saja tambah Mursadi, jika ada usaha penangkaran walet yang jauh dari pemukiman dan kegiatannya juga dikelolah dengan baik, itu baru bisa diproses izinnya.

Saat disinggung adanya pengusaha penangkaran walet yang sudah menyetorkan pajak, Mursadi menjelaskan jika penyetoran pajak tidak bisa disertamertakan usaha yang dijalankan seseorang tersebut sudah memiliki izin dari pemerintah. “Sama halnya pajak bumi dan bangunan, bukti setor pajak, tidak bisa dilegitimasi si penyetor adalah pemilik tanah dan bangunan, demikian juga retribusi penangkaran walet. Penyetoran pajak itu, karena si penyetor memiliki keuntungan yang didalam penghasilan itu ada kewajiban pajak dan retribusi yang harus dibayar,” urainya. (Ac07).

Previous Empat Nama Berebut Kursi Ketua Koni Lahat
Next Petani Tomat Menjerit