Puluhan Warga Desak Pemkab Cabut Izin PT PHML


Foto : Oyong/Pagaralam Pos
SAMPAIKAN : Puluhan warga saat menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Bupati Musi Rawas

PAGARALAM POS, Musi Rawas – Puluhan warga dari Kecamatan Sukakarya, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Musi Rawas (Mura), di Muara Beliti. Masa tersebut menuntut agar Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Pemkab Mura) mencabut izin PT Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML).

Pantauan dilapangan, puluhan warga yang datang dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Pick Up tersebut, menyampaikan aspirasinya dengan membawa beberapa spanduk bertuliskan tuntutan. Selama aksi, warga mendapat pengamanan baik dari pihak kepolisian maupun Satpol PP.

Angga, salah seorang warga Kecamatan Sukakarya yang juga ikut serta dalam aksi tersebut menyatakan, bahwa keberadaan PT PHML yang bergerak dibidang perkebunan tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat, Pasalnya, PT PHML diduga kuat melakukan pencemaran air Sungai Kungku yang biasa dimanfaatkan warga untuk MCK.”Keberadaan perusahaan perlu dilakukan evaluasi, bahkan bila perlu dicabut izinnya langsung. Sebab, perusahaan tersebut diduga kuat sudah mencemari air Sungai Kungku kami yang biasa kami gunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti untuk MCK,” katanya.

Dikatakannya, jika memang pihak perusahaan ini masih tetap bertahap, maka harusnya pihak perusahaan memberikan konpensasi kepada warga sekitar dan membangun sarana air bersih. Namun mirisnya, PT PHML memiliki surat bahwasannya pihak perusahaan sudah mendapat izin untuk membuang limbah ke sungai.”Akibat dari tercemarnya sungai kami, beberapa warga sudah menjadi korban dengan mengalami gatal-gatal. Untuk itu, kami minta kepada Pemkab Mura agar memberi sangsi tegas kepada pihak perusahaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten I Setda Mura, H Heriyanto mengatakan, bahwa terkait dengan permasalahn tersebut, Pemkab Mura sudah menanggapinya melalui Camat, Kepala Desa (Kades) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mura yang telah turun langsung kelapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas air dan telah dimediasi pada 3 Oktober lalu.”Pemkab Mura dalam hal ini posisinya hanya sebagai fasilitator dan tidak memihak pada pihak manapun (netral), tapi berupaya untuk memusyawarahkan solusi yang terbaik. Secara teknis dalam hal ini, terjadinya pencemeran lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ditangani oleh DLH, dan jika terbukti ada pencemaran lingkungan, maka akan diberikan sanksi,” jelasnya.

Hanya saja masih katanya, untuk hasil laboratorium dari pengujian sampel air Sungai Kungku yang dilaporakan warga tercemar, saat ini masih belum diketahui. Sebab sampel air sedang dalam pemeriksaan di tiga laboraturium lingkungan, yaitu Laboratorium Sucofindo, Laboratorium DLH Kabupaten Mura dan Laboratorium DLH Provinsi Sumsel. “Sembari menunggu hasil laboratorioum tersebut keluar. Maka saya intruksikan kepada Camat Sukakarya agar mengkoordinir warga yang terkena dampak untuk didatangi dan dilakukan pengobatan bersama petugas kesehatan Puskesmas setempat,” pungkasnya. (mg03)

Previous 2020 Uji KIR Pakai Sistem Smart Card
Next Capaian Pajak11 Desa Nol Persen