Politik Uang Semakin Sulit Diberantas


Foto : Net/ilustrasi

PAGARALAM POS, Pagaralam – Pemberantasan politik uang di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 semakin sulit. Ini karena regulasi diindikasikan semakin melemah, ditambah sikap masyarakat yang justru menerima politik transaksional itu.




Indikasi Regulasi yang makin lemah itu, bisa dilihat bila membanding-bandingkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam UU Pemilu pasal 515 dan 523 seperti dikutip Pagaralam Pos, menyatakan pemberi uang saja yang terkena sanksi pidana penjara maupun denda. Sementara di UU Pilkada pasal 187 A ayat 1 dan 2 seperti dikutip Pagaralam Pos, menyatakan penerima dan pemberi sama-sama dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.




Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pagaralam, Emi Deshartika SPd tak menampik indikasi regulasi tentang sanksi politik uang yang makin melemah. Namun Emi menyatakan, pihaknya tidak akan ikut-ikutan ‘melempam’. “Kami akan terus melakukan sosialisasi langsung kepada peserta Pemilu dan masyarakat, tentang larangan politik uang,” ujarnya ditemui di kantor Bawaslu, kemarin (24/1).




Namun, kata Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Pagaralam, Ihwan Nopri SE, masyarakat saat ini justru cenderung tidak takut ketika diberi uang yang arahnya untuk memilih calon tertentu . “Mereka justru menunggu,” ucapnya. Sikap ini sudah jadi semacam budaya yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat Pagaralam.




Ihwan juga mengakui, larangan politik uang juga memiliki celah. Celah inilah yang sering dimanfaatkan para calon untuk ‘bermain’ politik uang. Celah itu adalah kelengkapan syarat administrasi untuk menguatkan dugaan bahwa itu tindakan politik uang. Bila satu syarat administrasi ini tak lengkap, maka dugaan itu tak bisa diproses lebih lanjut. “Kalau saksi tidak ada, laporan dugaan politik uang tidak dapat diproses,”urai Ihwan.




Masih adanya celah untuk ‘bermain’ politik uang itu disebut Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Pagaralam Edy Budi Ahmadi SE sebagai ‘zona abu-abu’. Kalau tidak ada ‘akad’ ujarnya, politik uang tidak dapat diproses. Akad yang dimaksud adalah kesepakatan antara pemberi dan penerima.(11)

berita selengkapnya…(terbit edisi tanggal 25/1/19)

Previous Tidak Dukung PKK, Kepala OPD Siap Diganti
Next 100 Calon Dinyatakan Gugur