Pilkada Terancam Ditunda, Jika…..


PAGARALAM POS, Pagaralam  – Masih ada beberapa daerah yang belum melakukan penandandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Jika penandatanganan NPHD ini molor, Pilkada terancam ditunda.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, H Aspahani SE Ak MM CA mengatakan, dari 9 kabupaten/kota, baru 1 daerah yang sudah melakukan penandatanganan NPHD. “Baru Kabupaten Empat Lawang yang sudah menandatangani NPHD,” ujar Aspahani, ditemui Pagaralam Pos, usai Bincang Media di kantor KPU Pagaralam, kemarin (22/6).

Berdasarkan jadwal kata Aspahani, penandatanganan NPHD dilakukan pada 27 September mendatang. “Kita berharap, sebelum PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan PPS (panitia pemungutan suara) terbentuk, NPHD sudah ditandangani,” ujar Aspahani.

Jika batas waktu penandatanganan NPHD tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan problem.  Ia menyatakan, KPU bisa menunda pelaksanaan Pilkada, dan bisa menjadi polemik nasional. Kendati demikian, Aspahani percaya bahwa Pagaralam dan daerah lain di Sumsel, tidak akan ada masalah dengan NPHD. Sebabnya, nilai anggaran sudah dibahas dan disiapkan. Ia  menyebut, walikota Pagaralam dr Hj Ida Fitriati MKes sudah memberikan perhatian dalam bentuk dana dan fasilitas.

Pilwako Pagaralam dan Pilgub Sumsel sendiri dipastikan akan berlangsung di hari yang sama, yakni pada 27 Juni 2018. Meskipun demikian, Aspahani memastikan, Pilgub tidak akan menganggu dana Pilwako Pagaralam.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Pagaralam Yenli Elmanoferi SE MSi, didampingi Komisioner Divisi Logistik dan Perencanaan Keuangan, Boy Arcan SE menyebutkan, besaran anggaran Pilkada yang sudah disetujui Pemkot Pagaralam adalah Rp 27,6 M. Pihaknya optimis, dana tersebut dapat cair sesuai dengan jadwal. (11)

Previous Alih-alih Buka Kebun, Aksi Ilegal Logging Marak Terjadi di Hutan Lindung
Next Peran Pers Melebihi Panwas