Pertanyakan Gaji, BPD Datangi Kantor DPRD


Foto : Vilkodri/Pagaralam Pos DATANGI : Sejumlah anggota BPD datangi Kantor DPRD, untuk mempertanyakan gaji.

PAGARALAM POS, Muratara – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) beserta perangkat Desa se-Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), sambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk menanyakan hak mereka (gaji atau tunjangan) yang tak kunjung dibayar Pemkab.
Menurut keterangan dari salah satu anggota BPD Novri, bahwa kedatangan mereka ke Kantor DPRD Muratara untuk mengadukan nasib mereka, karena gaji atau hak mereka tak kunjung dibayar Pemerintah Kabupaten Muratara. Dan Ia berharap dengan adanya keluhan ke Kantor DPRD itu dapat segera disampaikan kepada Kepala Pemerintahan di Bumi Beselang Serundingan tersebut.
Novri menjelaskan, kalau sebelumnya gaji atau tunjangan itu di bayar pertiga bulan satu kali. Namun di tiga bulan terakhir ini pada Bulan Oktober-Desember hak mereka tak kunjung dibayar.
“Biasanya mendekati akhir tahun pembayaran gaji itu di percepat. Ini malah sebaliknya, tinggal hitung hari lagi Tahun 2020 ini habis. Kalau Pemkab tidak bayar, terus siapa yang mau bayar hak kami,” ucapnya.
Novri melanjutkan, didalam hal ini yang menjadi pertanyaan pihaknya yakni terkait informasi yang didapatkan tentang Kas Daerah (Kasda) kosong. “Kami tidak tahu apakah ada keterlambatan dari pusat, atau apa. Kami hanya mendapatkan informasi bahwa ada indikasi salah transper dari pusat. Itu jelas tidak mungkin dan tidak masuk akal,” ujarnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Efriansyah, S.Sos membenarkan adanya kedatangan anggota BPD dan perangkat Desa itu, yakni untuk mepertanyakan hak mereka yang belum dibayar oleh Pemkab Muratara. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan itu selaku DPRD Muratara pihaknya akan mendampingi para BPD dan perangkat Desa tersebut untuk mengupayakan memanggil pihak Badan Keuangan Daerah (BKD).
“Kami dewan ini hanya memfasilitasi, sedangkan yang berwenang itu adalah kembali ke Pemkab Muratara yang dalam hal ini yakni melalui BKD. Dan kami tentu tidak bisa memutuskan aspirasi ini, karena yang memutuskan adalah Pemkab Muratara,” jelasnya. (Vil23)

Previous Peringatan Hari Ibu, Gambo Muba Tampil Memukau
Next Deteksi Gangguan di Momen Nataru