Pemkab Lahat ‘Galau’


Foto : Ist For Pagaralam Pos
JENGUK : Bupati Lahat, Cik Ujang SH saat menjenguk pasien di RSUD Lahat, Foto dijepret beberapa waktu lalu

* Pilih BPJS Atau KTP/KK
PAGARALAM POS, Lahat
– Kenaikan iuran jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan, tinggal menunggu hari. Masyarakat di sejumlah daerah yang membayar iuran secara mandiri, mulai terlihat memilih turun kelas perawatan. Namun kondisi itu belum terlihat di Kabupaten Lahat. Program Berobat Gratis yang dimiliki Bupati-Wakil Bupati Lahat, Cik Ujang SH-Haryanto SE MM MBA, rupanya membuat kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak berdampak ke masyarakat Lahat.

Meskipun begitu, kenaikan iuran dipastikan bakal berdampak pada Pemkab Lahat. Setidaknya di tahun 2019 saja, ada sekitar 13.468 jiwa masyarakat Lahat sudah dijamin kesehatannya oleh Pemkab Lahat. Total yang dibayarkan, mencapai Rp 46 miliar. Kondisi kenaikan iuran ini, jelas bakal membuat pengeluaran Pemkab Lahat jadi membengkak.




Cik Ujang saat ditanya terkait kenaikan BPJS Kesehatan sempat mengatakan, tetap akan memenuhi janji politiknya, memberikan jaminan kesehatan gratis ke masyarakat Lahat. Namun kemungkinan, terpaksa menabrak aturan. Dengan cara tidak menggunakan BPJS Kesehatan, melainkan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga seperti sebelumnya. “Jadi nanti, cukup siapa saja yang berobat yang kita biayai. Iya walaupun itu harus dirujuk ke Palembang, tetap kita (Pemkab Lahat, red) yang tanggung,” ujar Cik Ujang ditanya awak media beberapa waktu lalu.

Sementara, Haryanto saat dikonfirmasi menjelaskan, untuk keputusan apakah tetap menggunakan BPJS Kesehatan atau cukup menggunakan KTP dan KK, masih belum final. Pihaknya masih tengah melakukan pengkajian dengan sejumlah pihak. “Belum selesai, masih kita rapatkan. Selama ini bisa sampai Rp 46 miliar, untuk bayar BPJS Kesehatan,” sebut Haryanto, belum lama ini.




Disisi lain, Amrizal, Kepala BPJS Kesehatan Lahat menjelaskan, terkait naiknya iuran BPJS Kesehatan sudah tertuang dalam Perpres 75 Tahun 2019. Sedangkan dalam Permendagri 33 Tahun 2019 sudah jelas tencantum, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional. “Kalau kita hanya bekerja sesuai aturan saja. Terkait tetap melalui BPJS Kesehatan atau tidak, kembali lagi sama yang punya anggaran (Pemkab Lahat red),” jelasnya. (her18)

Previous Tinjau Dahulu Sebelum Beri Izin
Next Puluhan Warga Datangi Proyek Normalisasi