PAN Tuding Keputusan KPU Lemah


Foto: Ist/Pagaralam Pos
SENGKETA: Bawaslu menggelar sidang adjudikasi lanjutan antara PAN selaku pemohon dan KPU sebagai termohon kemarin.

Adjudikasi Sengketa Pemilu
PAGARALAM POS, Pagaralam- Partai Amanat Nasional (PAN) optimis memenangkan sengketa di sidang adjudikasi. Partai berlambang matahari putih menuding bukti dan keputusan yang diambil KPU lemah secara hukum.




Sebagaimana diketahui, PAN mengajukan sengketa ke Bawaslu karena ada salahsatu bakal calon anggota legislatif (Bacaleg)nya yang tidak dimasukkan KPU ke Daftar Calon Tetap DCT). KPU menganggap Firdaus tak memenuhi syarat karena pernah jadi narapidana kasus korupsi. Saat ini sengketa ini sudah masuk dalam tahap sidang adjudikasi. Kemarin (4/10), sidang adjudikasi memasuki agenda penelitian dan pengesahan alat bukti dan mendengarkan saksi ahli.




Ditemui Pagaralam Pos setelah sidang adjudikasi yang digelar di pengadilan Agama kompleks SDN 74 Gunung Gare itu, Budi Apriansyah SHut, perwakilan PAN, mengaku optimis akan memenangkan sengketa. “Insya Allah, Bawaslu akan mengabulkan permohonan kami,”ucap Budi.




Budi mengklaim, ketimbang KPU, PAN memiliki alat bukti yang lengkap dan kuat. Disebutkannya, pihaknya mengajukan sebanyak 24 alat bukti yang mencakup undang-undang, peraturan, surat keputuan sampai dengan putusan Mahkamah Agung. “Ditambah dengan data-data pendukung lainnya yang juga telah diregister Bawaslu,”tutur Budi.




Lebih lanjut dijelaskannya, 24 alat bukti ditambah dengan data pendukung tersebut semuanya mengokokohkan posisi PAN selaku pemohon sengketa. Inilah sebabnya, Budi menyebutkan, kesimpulan yang diambil PAN nanti adalah memohon Bawaslu untuk memerintahkan KPU memasukkan Firdaus ke DCT.




Keputusan KPU katanya yang mengatur tentang DCT dan Bacaleg TMS tidak didasari dengan hukum yang kuat. “Kami yakin, saudara Firdaus sudah memenuhi syarat berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku untuk menjadi Caleg,”sebutnya.




Sementara itu Ketua KPU Kota Pagaralam Boy Arcan SE mengakui bila dalam sidang adjudikasi kemarin, pihaknya tidak banyak membawa alat bukti. “Ada beberapa alat bukti di antaranya surat edaran (SE) KPU RI dan PKPU RI nomor 20,”ucap Boy, melalui sambungan telepon seluler.




Toh, meskipun sedikit, Boy memastikan, alat bukti ini sudah lebih dari cukup. Menurut dia, alat bukti ini merupakan dasar bagi KPU dalam melaksanakan segala sesuatu termasuk keputusan. Ia menyebutkan, soal Bacaleg TMS karena mantan Napi korupsi, diputuskan dengan landasan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang saat itu masih berlaku.




Lalu soal SK DCT lanjut Boy menjelaskan, pihaknya tidak memasukkan Firdaus karena ada SE dari KPU RI. Isi SE ini disebutkannya meminta KPU kabupaten/kota yang bersengketa untuk memasukkan Bacaleg mantan Napi korupsi yang telah memenangkan sengketa di Bawaslu. “Firdaus dulu kan tidak mengajukan gugatan ke Bawaslu,”tutur Boy.




Itulah sebabnya Boy menambahkan, kesimpulan yang akan diambil KPU nanti tidak akan berubah. Disebutkannya, KPU Kota Pagaralam tetap menolak memasukkan nama Firdaus ke DCT Pileg.




Terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Pagaralam Ihwan Nopri SE menyatakan, semua alat bukti yang dibawa pemohon dan termohon sudah diteliti. “Alat bukti sudah kami sahkan di dalam persidangan. Kalau pengesahan saksi tidak karena pemohon dan termohon tidak membawa saksi,”ucapnya.




Menurut Ihwan, alat bukti yang diajukan pemohon dan termohon akan menjadi salahsatu dasar bagi Bawaslu sebelum memutuskan putusan akhir perkara. Sebelum diputuskan ia menambahkan, masih ada sidang selanjutnya yakni mendengarkan kesimpulan dan pemohon dan termohon. “Sidang mendengarkan kesimpulan akan kami laksanakan besok (hari ini) jam 1 siang,”terang Ihwan mengenai jadwal sidang. (11)

Previous Kemana Mobdin Mantan Bupati Lahat ?
Next Sosialisasikan Vaksin MR Aman