PAN Menang Sengketa, Caleg Bertambah 338 Orang


Foto : Pidi/Pagaralam Pos
TETAP HARMONIS : Komisioner KPU Kota Pagaralam beserta pengurus PAN bersalaman setelah sidang adjudikasi di Pengadilan Agama kemarin.

PAGARALAM POS, Pagaralam – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pagaralam mengabulkan permohonan sengketa yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN). Ini membuat jumlah calon anggota legislatif (Caleg) Pagaralam bertambah menjadi 338 orang.




Sebagaimana diketahui, PAN mengajukan sengketa ke Bawaslu Kota Pagaralam karena anggotanya yakni Firdaus tak diloloskan KPU ke Daftar Calon Tetap (DCT). KPU beralasan Firdaus tak memenuhi syarat (TMS) karena berstatus mantan Napi korupsi. PAN menganggap keputusan KPU ini tidak tepat, karena larangan mantan Napi korupsi untuk nyaleg sudah dianulir Mahkamah Agung (MA).




Dikabulkannya permohonan PAN bernomor registrasi 03/PS/06.03/IX/2018 itu dibacakan Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Pagaralam Ihwan Nopri SE dalam sidang adjudikasi di Pengadilan Agama kemarin (12/10). “Kami hanya mengabulkan sebagian permohonan. Sebagian permohonan lagi artinya kami tolak,”ucap Ihwan, ditemui Pagaralam Pos setelah sidang.




Permohonan yang dikabulkan dijelaskan Ihwan, adalah yang berkaitan dengan surat keputusan KPU Nomor 48 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan DCT DPRD Pagaralam. Dalam SK ini, nama Firdaus, bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) PAN tak ada. Ihwan menyebutkan SK DCT ini lemah di mata peraturan dan perundangan di atasnya. “Kami putuskan untuk memerintahkan KPU untuk mencabut SK ini dan merevisinya,”tutur Ihwan.




Dalam penerbitan SK DCT yang baru, lanjut Ihwan, KPU Kota Pagaralam harus mengikutsertakan Firdaus, Bacaleg PAN di daerah pemilihan (Dapil) Pagaralam II nomor urut 9. Adapun permohonan yang ditolak, kata Ihwan adalah yang berkaitan dengan SK Daftar Calon Sementara (DCS). “Ditolak karena SK DCS itu sudah lama lewat. Fokus kami hanya pada DCT saja,” sebut Ihwan tentang alasan Bawaslu menolak sebagian permohonan PAN.




Diakui Ihwan, keputusan Bawaslu itu membuat nama Caleg di Pagaralam bertambah. Dari semula 337 orang menjadi 338 orang. Hal ini setelah nantinya KPU resmi memasukkan nama Firdaus ke DCT DPRD Pagaralam. “KPU mesti menjalankan keputusan Bawaslu ini paling lambat tiga hari setelah dibacakan,”sebut Ihwan.




Ditemui di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kota Pagaralam Edy Budi Ahmadi SE mengatakan, dalam mengambil keputusan, pihaknya mengacu dengan landasan hukum yang jelas. Beberapa landasan di antaranya disebutkan Edy adalah UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.




Bawaslu juga menjadikan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42 tahun 2015 dan Nomor 51 tahun 2016, hasil uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 di MA, serta PKPU RI Nomor 31 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD sebagai landasan hukum. Adapun Firdaus, Edy melanjutkan, telah memenuhi syarat seperti yang telah menjadi ketentuan dalam landasan hukum ini. “Yang bersangkutan hanya terganjal status mantan terpidana korupsi saja. Kalau syarat lainnya, sudah cukup semua,” kata Edy.

Final dan Mengikat
Sementara itu Ketua KPU Kota Pagaralam Boy Arcan SE memastikan, pihaknya akan menjalankan putusan Bawaslu. “Karena putusan Bawaslu itu sifatnya final dan mengikat,” ucap Boy didampingi Komisioner Divisi Hukum dan Teknis Hendri SE dan Komisioner Divisi Parmas dan SDM Irfan Amd ketika ditemui setelah adjudikasi.




Menurut Boy, pihaknya akan segera mencabut SK Nomor 48 Tahun 2018 tanggal 20 September tentang penetapan DCT Pileg Pagaralam 2019. KPU kemudian menerbitkan SK baru dengan mengikutsertakan Firdaus ke DCT. “Firdaus akan kami masukkan ke Dapil dan nomor urut seperti pada saat bersangkutan mendaftar dulu,” sebut Boy. Dimasukkannya Firdaus ke DCT baru ini diakui Boy membuat jumlah Caleg di Pagaralam menjadi bertambah menjadi 338 orang.




Keputusan Bawaslu itu disambut baik PAN. Budi Apriansah SHut, perwakilan PAN, menilai keputusan Bawaslu itu sudah tepat. “Sedari awal kami sudah optimis bisa memenangkan sengketa ini,”kata Budi, ditemui setelah sidang. Ia berharap, KPU Kota Pagaralam segera melaksanakan putusan Bawaslu tersebut.




Adapun Firdaus mengaku sangat bersyukur dengan keputusan Bawaslu. Dia menyatakan, keputusan Bawaslu ini membuat perjuangannya selama ini menjadi tidak sia-sia. “Saya mencari keadilan,”katanya. Setelah putusan ini, Firdaus mengaku, akan segera bersiap untuk mengikuti tahapan kampanye yang sebelumnya tak bisa diikuti dengan maksimal.




Beberapa waktu lalu, Bawaslu juga telah mengabulkan permohonan sengketa yang diajukan Perindo dan Demokrat. Dua Parpol mengajukan sengketa karena ada anggotanya tak lolos jadi Caleg karena berstatus mantan Napi korupsi. (11)

Sengketa PAN VS KPU

Objek
-SK KPU Nomor 39 tanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan Bacaleg yang TMS pada Pileg 2019, juncto SK KPU Nomor 38 tanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan DCS, juncto Berita Acara Nomor 168 tanggal 6 Agustus tentang Bacaleg yang berstatus mantan Napi korupsi.
-SK KPU Nomor 48 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan DCT DPRD Pagaralam.




Kedudukan Hukum
-PAN selaku pemohon karena sebagai peserta Pemilu 2019
-KPU Kota Pagaralam karena lembaga penyelenggara Pemilu 2019
-Bawaslu memutuskan karena memiliki wewenang mengadili.

(Sumber: Bawaslu Kota Pagaralam)

Previous Bagikan Sembako, Awas ! Caleg Bakal Kena Dipidana
Next Jangan Ragu Imunisasi MR