Nekat Pasung ODGJ, Pihak Keluarga Bisa Dikenakan Sanksi


Foto: Net/Pagaralam Pos
Ilustrasi

PAGARALAM POS, Pagaralam – Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa memiliki target, jika di tahun 2019 Indonesia akan bebas pasung, terhadap penderita gangguan jiwa. Dan langkah ini pun mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pagaralam.




“Tidak ada lagi, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung, sebab bila itu sampai terjadi, maka pihak keluarga bersangkutan, bisa diberikan sanksi tindakan,” demikian dikatakan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pagaralam, Sukman SE MM, melalui Sekretaris, RA Ika Suryani SE melalui Kabid Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Hardiansyah SSTp.




Dikatakan Hardiansyah, sesuai dengan aturan Undang-undang Republik Indonesia No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, Pasal 86 ketentuan pidana, setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya, yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Lebih jauh Hardiansyah menyebut, aksi pemasungan terhadap ODGJ, yang mengalami masalah gangguan kejiwaan, apapun alasannya, merupakan tindakan merampas kebebasan dan hak asasi seseorang, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.




“Tapi terkadang untuk masalah pasung ini, pihak keluarga bersangkutan merasa malu, padahal disini tujuan kita ingin memberikan fasilitas kesehatan dan pengobatan, karena adanya rasa malu, yang lebih kuat daripada rasa ingin mengobati, terkadang pihak keluarga itu kerap menutup diri,” ungkapnya. (09)

Previous Cegah Karhutla, Saban Hari Anggota Bhabinkamtibmas Ini Sosialisasi
Next Terbitkan Tiga Perda