KPK “Dalami” Pilkada Banyuasin


JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan dugaan aliran dana dari sejumlah pilkada yang masuk ke kantong mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar. Belakangan, KPK mulai mencium dugaan aliran dana dalam pilkada lain, diantaranya Kabupaten Banyuasin (Sumatera Selatan), Tapanuli Tengah (Sumatera Utara), Buton dan Morotai (Sulawesi Tenggara) dan Provinsi Papua.

Dalam dugaan Pilkada Banyuasin, KPK telah memeriksa saksi mantan calon bupati Banyuasin, Hazuar Bidui. Lalu dalam pilkada Tapanuli Tengah juga diperiksa Ketua KPU Tapanuli Tengah dan ajudan Bupati Tapanuli Tengah. Sementara pada Pilkada Buton, KPK memanggil Bupati Buton dan Ketua KPU Buton, namun keduanya tidak hadir. Dalam pilkada Papua, KPK juga telah memanggil mantan Wakil Gubernur Papu dan Ketua KPU Papua.

Juru Bicara KPK Johan Budi yang dikonfirmasi hal tersebut, membenarkan jika KPK tengah mengembangkan ada jejak-jejak Akil dalam pilkada lain yang pernah ditanganinya, baik semasa menjabat Ketua MK maupun sebagai Ketua Majelis Panel Hakim pada saat MK diketuai Mahfud MD.

Dalam pilkada Banyuasin, disebut-sebut Akil turut “memainkannya” dengan

mengeluarkan Surat Permintaan kepada Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menunda pelantikan Bupati dan Wakil Banyuasin terpilih, dengan alasan masih ada proses hukum di luar kewenangan MK. Dalam kasus Akil, KPK telah memanggil tiga Hakim Konstitusi, yakni Hamdan Zoelva, Anwar Usman dan Maria Farida dan Panitera MK, Kasianur Sidauruk. Kasianur sendiri adalah pejabat yang menandatangani surat penundaan tersebut. “Kasus ini tidak akan berhenti disitu saja. Masih terus didalami adanya dugaan pemberi suap dalam pilkada lainnya,” jelas Johan Budi.  (ran/jpnn/CE-V)

Previous Fit and Proffer Test Dilaksanakan 16 Desember
Next KPU Belum Punya Alternatif Pengamanan Data Pemilu