Komisi III Tolak Desakan Massa GR-PK


Foto : Heru/Pagaralam Pos
RAPAT : Anggota DPRD Lahat lakukan agenda rapat dengar pendapat bersama masa GR-PK.

PAGARALAM POS, Lahat – Jawab keinginan sejumlah massa yang mengaku dari Gerakan Rakyat Perduli Keadilan (GR-PK) Lahat. Mendesak DPRD Lahat, untuk menolak keras surat bernomor 351.2/415/5/2018 dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, beberapa waktu lalu. Komisi III DPRD Lahat fasilitasi agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama sejumlah perusahan tambang Batubara di Lahat.




RDP ini mencul akibat pernyataan sikap GR-PK Lahat, terkait adanya dispensasi kepada sejumlah perusahaan angkutan batu-bara di Lahat, yang boleh melintasi jalur umum dari stok file ke Stasiun Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur, Lahat. “Kami disini hanya memperjuangkan keadilan bagi rakyat. Sebagai instansi Pemerintah tugasnya hanya pengawasan, bukan memberikan keputusan,” kata Saryono, Ketua GR-PK Lahat, Senin (19/11).




Pernyataan sikap yang dilakukan masa GR-PK Lahat ini, dijawab langsung oleh
Plt Kepala Dinas Perhubungan Lahat, Deswan Irsyad. Ia mengatakan, dirinya sudah menyampaikan langsung pernyataan sikap itu ke Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, Nelson Firdaus. Juga rapat bersama dengan Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Budi Setiadi. “Hasilnya tetap mempedomani Pergub tersebut, juga surat yang dikeluarkan Dishub Sumsel. Dengan catatan armada yang mengangkut dari stok file harus sesuai standar kapasitas, jangan Over Dimensi dan Overload alias ODOL,” tegas Deswan Irsyad.




Sementara, Ketua DPRD Lahat, Samarudin, didampingi Ketua Komisi III DPRD Lahat, Dedi Candra menuturkan, sudah jelas bahwa keputusan Gubernur Sumsel, dan surat Kadishub Provinsi Sumsel itu, tidak bisa diganggu gugat. Pihaknya sebagai wakil rakyat, juga harusbekerja sesuai aturan, tidak bisa asal bertentangan dengan keputusan Gubernur. “Kita tidak ada kewenangan untuk mendesak Gubernur Sumsel, memecat Kadishub Sumsel, seperti yang diinginkan masa GR-PK Lahat. Tinggal mencari solusi bagiamana perusahaan terus berjalan, masyarakat tidak terganggu,” tutur Dedi Candra. (mg02)

Previous Warga Pajar Tinggi Temukan Motor Tak Bertuan, Ada Juga Jaket Berlogo KONI
Next Ranking Terakhir LHKPN se-Sumsel