Kepemilikan Angkutan Harus Berbadan Hukum


Foto: Madhon/Pagaralam Pos RAPAT KOORDINASI: Perwakilan sopir angkutan, pengurus Organda, Satlantas, UPTD Dispenda Provinsi Sumsel Kota Pagaralam menggelar rapat koordinasi bareng Dishubkominfo, terkait penerapan Permendagari No.101 tahun 2014, kemarin.
Foto: Madhon/Pagaralam Pos
RAPAT KOORDINASI: Perwakilan sopir angkutan, pengurus Organda, Satlantas, UPTD Dispenda Provinsi Sumsel Kota Pagaralam menggelar rapat koordinasi bareng Dishubkominfo, terkait penerapan Permendagari No.101 tahun 2014, kemarin.

PAGARALAM POS, Karang Dalo – Sebagai upaya menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor.101 tahun 2014, tentang penghitungan dasar pajak kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pagaralam menggelar Rapat Koordinasi (Rakor).

Rakor berlangsung di ruang pertemuan Kantor Dishubkominfo Kota Pagaralam dihadiri Kepala UPTD Dispenda Provinsi Sumsel Kota Pagaralam Eko Herdiansyah SE MSi, perwakilan Satlantas Polres Pagaralam, Ketua Organda Haidir Murni, perwakilan para sopir angkutan, Rabu (23/3).

“Angkutan yang beroperasi kepemilikannya, harus berbadan hukum minimal koperasi, jadi disini kita dan Samsat, siap memfasilitasi para sopir angkutan tersebut, untuk koperasi di bidang angkutan, dibentuk oleh pihak Organda dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,” jelas Samsuri.

Terpisah, Ketua Organda Kota Pagaralam Haidir Murni mengatakan, pihaknya akan secepatnya memfasilitasi anggota, untuk membentuk wadah koperasi, karena masalah pembayaran pajak kendaraan semua lewat Organda. “Semua tidak bisa dilayani, kalau tidak ada koperasi. Karena itu, seluruh kendaraan harus berbadan hukum. Wujudnya, yakni dalam bentuk koperasi atau PT,” pungkasnya. (09)

#baca berita selengkapnya….koran pagaralam pos terbit 24 maret 2016#

Previous Terbukti Narkoba, Personil Polres Dipecat
Next Jangan Sampai Berurusan Pidana !