Kepala Sekolah ‘Curhat’ dengan Wako


Foto: ist/Pagaralam Pos CURHAT: Jajaran Kepala Sekolah se-Kota Pagaralam mencurahkan isi hatinya bersama Walikota Pagaralam, terkait sejumlah masalah yang dialaminya.
Foto: ist/Pagaralam Pos
CURHAT: Jajaran Kepala Sekolah se-Kota Pagaralam mencurahkan isi hatinya bersama Walikota Pagaralam, terkait sejumlah masalah yang dialaminya.

PAGARALAM POS, Pagaralam – Puluhan Kepala Sekolah dari SD, SMP dan SMA sederajat se kota Pagaralam datangi kantor walikota Pagaralam. Para pahlawan tanpa tanda jasa ini diterima langsung walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati MKes di ruang Besemah 1. Dalam kesempatan itu para kepala sekolah baik dari SD, SMP dan SMA se-Kota Pagaralam mencurahkan isi hati (Curhat) kepada Walikota.

Sejumlah masalah yang dialami dunia pendidikan dan di sekolah mereka disampaikan langsung kepada Wako. Bahkan para kepala sekolah juga menyampaikan Pemkot bisa memberikan penjelasan tentang aturan yang benar dalam proses pembangunan sekolah. Pasalnya selama ini sering terjadi kesalahan dan kepala takut tersangkut masalah hukum.

Pantauan koran ini, sejumlah guru menyampaikan kepada Walikota Pemkot dapat segera melantik kepala Dinas Pendidikan yang difinitif. Pasalnya sebentar lagi akan ada Ujian Nasional (UN) yang nantinya akan penting dengan kepala dinas.

Kepala Sekolah SMA 4 Kota Pagaralam, Suniar menyampaikan bahwa diharapkan dalam berbagai kegiatan memiliki Jutlak dan Juknis. Pasalnya jika tidak ada aturan maka Kepala Sekolah takut melakukan kegiatan.

“Kami harap Pemkot segera melantik kepala dinas, karena jika tidak kami khawatir akan timbul masalah, sebab sebentar lagi akan ujian nasional dan saat ini sedang ada ujian sekolah,” ujarnya.

Kepala sekolah juga menyampaikan keluhan mereka tentang seringnya mendapat kunjungan dari sejumlah LSM yang sering mempertanyakan RAP pembangunan sekolah. “Kami harap para kepala sekolah bisa diberikan penjelasan tentang tugas dan peran LSM, dan LSM apa saja yang terdaftar di Kota Pagaralam,” katanya.

Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati menegaskan, agar dalam melakukan berbagai tindakan harus ada payung hukum. Pasalnya jika ada payung hukum maka tidak akan ada masalah kedepannya nanti.

“Jika memang ada LSM yang mempertanyakan masalah RAP pembangunan diharapkan kepala sekolah mengarahkan kepada pihak Inspektorat, karena itu wewenang pihak inspektorat,” tegasnya. (09/CE-V)

Previous Ambil Data Sidik Jari dan Foto CJH
Next Terus Disweeping, Tempat Maksiat Berangsur Tutup