Godok Nomenklatur, 43 Jadi 33 SKPD


PAGARALAM POS, Empat Lawang – Menyusul penerbitan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemkab Empat Lawang berencana mengubah nomenklatur atau nama Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan adanya perombakan tersebut, maka dari 43 SKPD yang ada akan diciutkan menjadi 33 SKPD.

“Setidaknya 10 SKPD yang akan digabung, sehingga dari 43 SKPD di lingkungan Pemkab Empat Lawang yang ada, akan menjadi 33 SKPD,” ungkap Plt Sekda Empat Lawang, Edison Jaya.

Dikatakan Pelaksana Tugas pembina PNS yang juga menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Empat Lawang ini, dari kriteria ataupun penghitungan great, yang mendapat skor di atas 800, hanya dua SKPD, yakni Disdukcapil yakni 965 dan Badan Keluarga Berencana (KB) yakni 825. Penilaian tersebut, pertama dari jumlah pendduk, luas wilayah dan pendapatan daerah. “Untuk skor terendah yakni 165, nah yang ini akan kita lebur, karena layaknya setingkat Kabid. Namun, sejauh ini kita masih membuat Raperda sebagai turunan dari PP 18 yang telah disetujui oleh Mendagri tersebut,” paparnya.

Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Empat Lawang, H David Hadrianto Aljufri (HDA) menyambut baik rencana tersebut. “Kita menyambut baik, karena pertimbangan efisiensinya. Selain itu, dengan adanya Nomenklatur ini menghilangkan kesan bagi-bagi jabatan, karena banyaknya SKPD yang akan diisi. Tentunya, dengan adanya merger ataupun peleburan pembantu kepala daerah yang dibawahi Sekda ini, akan sedikit pula peluang jabatan,” ungkapnya.

Hanya saja, lanjutnya, sejauh ini lembaga legislatif yang dipimpinnya itu belum mendapat rancangan Perdanya, karena Pemkab belum mengajukan Perda, turunan dari PP 18 tersebut. Pihaknya juga belum menghitung great-nya. “Nanti kita akan hitung sama, apakah masuk besar, sedang ataupun kecil, namun kemungkinan sedang. Untuk Perdanya, kita tunggu dulu rancangannya dari eksekutif. Ya, prosesnya kan, staf ahli akan menghitung great, hasilnya akan dilaporkan ke kepala daerah, barulah diusulkan Raperdanya ke DPRD,” katanya. (07)

#baca berita selanjutnya….terbit 16 agustus 2016#

Previous IHT, Upaya Meningkatkan Mutu Guru
Next CJH Harus Ikuti Instruksi Pembimbing