Bawaslu Warning Honorer Nyaleg


Mundur Atau Dicoret !
PAGARALAM POS, Pagaralam – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melarang pegawai honorer pemerintah menjadi calon anggota legislatif (Caleg). Lembaga ini pun meminta honorer itu mundur, bila memang telah masuk dari Daftar Calon Tetap (DCT).




Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Junaidi SE MSi menyatakan, pegawai honorer tidak diperkenankan menjadi Caleg. “Sepanjang seseorang itu menerima uang dari negara, baik itu APBD maupun APBN, tidak boleh (jadi Caleg),” ucap Junaidi ditemui Pagaralam Pos setelah adjudikasi sengketa proses Pemilu di Pengadilan Agama, kemarin (3/10).




Kalaupun ada yang telah ditetapkan dalam DCT, Junaidi memberikan dua opsi, yakni memilih tetap jadi Caleg atau honorer saja. “Sebaiknya mengundurkan diri (dari honorer). Kalau tidak mau ya dicoret (dari DCT),” tegas Junaidi.

Sejauh ini diakui Junaidi, Bawaslu Pagaralam belum mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk mencoret Caleg yang berstatus pegawai honorer pemerintah. Hal ini menurut dia, karena Bawaslu tidak bisa serta mengeluarkan rekomendasi. “Rekomendasi harus didasarkan pada tanggapan dari masyarakat,” ucap mantan komisioner KPU Kota Pagaralam ini.




Selain itu Bawaslu juga mengutamakan pencegahan terlebih dahulu. Bawaslu akan melayangkan saran kepada KPU untuk menyurati Caleg tersebut untuk menarik diri. Langkah ini dianggap Junaidi lebih elok ketimbang mencoret Caleg itu dari DCT.




Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Pagaralam, Edy Budi Ahmadi SE mengatakan, pelarangan pegawai honorer menjadi Caleg karena sumber pendapatannya dari negara. “Sumber keuangannya kan dari negara apa itu APBD maupun APBD,”ucap Edy, ketika ditemui di kantor Bawaslu.




Inilah sebabnya diakui Edy, dalam kasus ini, honorer dipandang sama rata dengan ASN (PNS dan PPK) serta RT/RW. Pihak-pihak ini ditegaskan Edy, tidak boleh berpolitik praktis karena mendapatkan gaji dari negara. “PNS, PPK RT/RW dan honorer dilarang kampanye. Apalagi politik praktis,” tuturnya.




Edy tak menampik bila ada kemungkinan di DCT Pileg Pagaralam ada Caleg yang berstatus honorer. Namun dia menyatakan, pihaknya tidak bisa serta merta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU. “Harus ada tanggapan masyarakat dulu. Kalau tidak, kami tidak mengeluarkan rekomendasi. Dulu sebelum penetapan DCT, kami sudah surati KPU,” klaimnya.




Terpisah, Ketua KPU Kota Pagaralam, Boy Arcan SE menyatakan, dalam masa pengumuman DCS dulu, tidak ada tanggapan masyarakat yang melaporkan ada honorer yang jadi Caleg. “Bawaslu juga tidak memberikan rekomendasi kepada kami,” kata Boy menjelaskan. (11)

Previous Wawako Segera Tempati Rumah Dinas
Next Dempo Status Waspada, Aktifitas Normal