Aturan Hiburan Malam Ditanggapi Beragam


PAGARALAM POS, Empat Lawang – Pro-kontra pelarangan hiburan malam di wilayah Kabupaten Empat Lawang, saat ini masih menjadi polemik tersendiri di kalangan masyarakat. Hal ini membuat pihak yang berkepentingan dalam industri hiburan di bumi Saling Keruani Sangi Kerawati bersepakat ingin mengadakan pertemuan, untuk menentukan sikap terhadap larangan pelaksanaan hiburan orgen tunggal pada waktu malam hari.

Tidak hanya ingin melakukan pertemuan membahas polemik tentang larangan hiburan malam. Secara terpisah, beberapa kalangan pemerintah desa berencana membuat aturan tersendiri yang dituangkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang hiburan malam. Tentu saja Perdes yang dibuat tersebut, membuka peluang pelaksanaan hiburan yang menggunakan hiburan orgen tunggal yang dilaksanakan pada malam hari.

Ketua Forum Empat Lawang Voice, Idham Fatahullah, mengaku sangat mendukung penerapan Instruksi Bupati (Inbup) Empat Lawang, terkait pelarangan pelaksanaan hiburan malam. Sebab, dengan adanya pelarangan ini dia menilai dapat melindungi pelaku usaha seni hiburan agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Pelaksanaan hiburan malam tidak dilarang, namun hanya dibatasi waktunya. Misalkan, pada saat malam hari kerja yakni dari malam Senin sampai malam Sabtu, diperbolehkan ada orgenan hingga jam 22.00 – 23.00 atau jam 10.00 malam hingga jam 11.00 malam. Sementara pada malam hari libur kerja, yakni malam Minggu, itu dibatasi sampai jam 24.00 hingga pukul 01.00 atau jam 12.00 malam hingga jam 01.00 dinihari,” ujar dia seraya mengatakan, larangan keras penggunaan Miras, Narkoba atau sejenisnya dan lapak judi.

Dijumpai terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Empat Lawang, H David Hadrianto Aljufri, mengaku akan membuat kesepakatan antar Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD) Empat Lawang, tentang hiburan malam. “Tapi ini baru wacana kami di FKPD. Belum final dan masih dalam pembahasan,” ungkap pria yang akrab disapa HDA ini.

Menanggapi rencana sejumlah Kepala desa yang akan membuat Perdes tentang hiburan malam, HDA mengatakan itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Sebab jika aturan itu dibuat yang isinya bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, tentu tidak akan bisa diterapkan. “Bagaimana bisa, izin keramaian itu polisi yang buat. Jika ada Perdes yang membolehkan pelaksanaan hiburan malam, tetap akan terkendala izin dari pihak kepolisian,” tandasnya. (07/CE-V)

#Baca berita selanjutnya….terbit 6 oktober 2016#

Previous Bersama Rakyat TNI Kuat
Next Samakan Persepsi Implementasi K13