ASN yang Terlibat Pilkada Sanksi Berat di Berhentikan


Ket Foto : Reza/Pagaralam Pos
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H Djoko Imam Santosa

PAGARALAM POS, Palembang – Meskipun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak baru akan di mulai tahun 2018 mendatang, tetapi telah banyak Bakal Calon (Balon) yang mendaftarkan diri di Partai Politik berharap menjadi orang terpilih yang akan maju di dalam persaingan Pilkada nanti.




Dalam pilkada Kementerian Dalam Negeri RI telah mengeluarkan larangan dan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa/lurah maupun aparatur desa dan kelurahan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017.




Salahsatu larangan dan sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pada Undang-Undang tersebut diatur ketentuan: a. Ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara (ASN).




Aturan lain yang melarang ASN ikut terlibat dalam kampanye yaitu Pasal 4 angka 15 peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negara sipil menyatakan bahwa setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah.




Terkait dengan isu adanya ASN yang ikut mengantarkan salah satu Balon Walikota Palembang mengambil Formulir Balon Walikota Palembang di salah satu Partai Politik mengundang banyak respon yang terjadi.




Salahsatunya dari Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Joko Imam Santosa menegaskan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang keras untuk terlibat dan mendukung Bakal Calon (Balon) kepala daerah atau parpol terlebih lagi mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang di lakukan Balon tersebut dalam pemilihan kepala daerah.




“Bagi siapa ASN yang ingin mendaftar dan ikut berpolitik pada saatnya harus mengundurkan diri, apalagi tergabung dalam tim kampanye bakal calon itu sangat tidak boleh,” katanya, Senin (5/6).




Apalagi diungkapkan Joko, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah menegaskan keharusan ASN untuk bersikap professional dan netral. “Menjadi ASN berarti mengikatkan diri pada ketentuan, syarat, dan kewajiban sebagai ASN. Netralitas, independensi, dan keadilan dalam menjalankan tugas pelayanan publik tidak boleh terhambat oleh political interest,” ungkapnya.




Untuk itu, Ia menegaskan bagi siapa ASN yang kedapatan atau yang melapor, pemerintah provinsi akan memproses ASN tersebut. “Siapa yang nanti ketauan kedapatan atau yang ngelapor kita akan proses Sanksinya ada bertahap Paling berat diberhentikan kalau ia mau ikut partai,” tegasnya. (Reza)

Previous Inshaa Allah Lolos Penjaringan Balon Wako
Next NasDem Cari Balon Sesuai Kehendak Rakyat