Angka Kemiskinan Turun


PAGARALAM POS, Muratara – Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) atau yang dijuluki Bumi Beselang Serundingan ini telah menempati posisi terbaik ke 7 dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Sumsel) dalam menurunkan angka kemiskinan.

Sebelumnya, pada tahun 2016 lalu persentase angka kemiskinan ini mencapai sebesar 20,00 persen. Dan di setiap tahun berjalan berdasarkan hasil persentase dari data BPS pada tahun 2019, angka kemiskinan ini selalu terdapat penurunan sebanyak 0.88 persen, sehinga angka kemiskinan di Kabupaten Muratara pada saat ini menurun menjadi 19,12 persen.

Kepala Bappeda Muratara, Erwin Syarif ST MT membenarkan bahwa Kabupaten Muratara sejak tahun 2016 lalu sudah diwarisi persentase angka kemiskinan di urutan tertinggi dalam Sumatera Selatan, yang berdasarkan data persentase hasil BPS. Namun demikian seiring berjalannya waktu, selama 4 Tahun terakhir ini angka kemiskinan tersebut selalu mengalami penurunan. “Awal terbentuknya Kabupaten Muratara, kita sudah diwarisi angka kemiskinan yang cukup tinggi, yaitu mencapai 36.950 jiwa atau 20,00 persen. Namun selama 4 tahun terakhir ini, sampai saat ini angka kemiskinan ini terus mengalami penurunan sebesar 0.88 persen,” jelasnya.

Data persentase dari hasil BPS ini telah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Muratara sudah serius bekerja dalam berusaha untuk menurunankan angka kemiskinan di Bumi Beselang Serundingan “Walaupun banyak sektor lainnya yang mesti diperhatikan dengan Anggaran terbatas, Pemerintah Kabupaten Muratara juga mempunyai nilai yang sangat baik dalam menangani angka kemiskinan. Data BPS ini menunjukkan hasil persentase di setiap tahun, dan angka kemiskinan di Kabupaten Muratara terus mengalami penurunan, sedangkan di Kabupaten lain masih ada persentase angka kemiskinannya yang justru bertambah,” ucapnya.

Erwin menegaskan, bahwa Kabupaten Muratara ini adalah tanggung jawab dari semua kalangan atau stakeholder terkait, baik dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pusat, DPRD, Masyarakat, Dunia Usaha, Perusahaan, serta tidak terkecuali anggota DPR RI. “Maka dari itu semua stakeholder harus mempunyai komitmen untuk berperan, dan tidak hanya Omongan Doang (Omdo). Kabupaten Muratara ini adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (vil23)

Previous Kades dan BPD tak Harmonis
Next Syawaf Jabat Dandim 0405