9 Kades Dilaporkan ke Inspektorat


Foto : Adi/Pagaralam Pos
Irban Bidang Investigasi, M Yunidi Nuzil

*Dugaan Penyalahgunaan DD
PAGARALAM POS, Empat Lawang
– Sedikitnya 9 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Empat Lawang, dilaporkan dalam dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) ke Inspektorat Kabupaten Empat Lawang.

Inspektur Kepala pada Inspektorat Kabupaten Empat Lawang, Agusni Effendi melalui Inspektur Pembantu (Irban) Bidang Investigasi, M Yunidi Nuzil mengatakan, pihaknya banyak menerima laporan dugaan penyelewangan anggaran oleh sejumlah oknum Kepala Desa. Bahkan, pada bulan Juli ini saja, kata dia, ada sedikitnya 9 oknum Kades yang dilaporkan yang Inspektorat tindaklanjuti. “9 laporan itu, yang sudah dikeluarkan surat perintah penyelidikannya oleh Bupati, kalau laporan yang masuk, itu lebih dari itu,” ungkap Yunidi saat dibincangi wartawan, Rabu (22/7).

Dipaparkannya, 9 Desa yang sudah pihaknya dapatkan surat perintah penyelidikannya dari Bupati antara lain, di Kecamatan Saling ada tiga Desa, di Kecamatan Lintang Kanan dan Muara Pinang masing-masing satu Desa serta di Kecamatan Tebing Tinggi ada 4 Desa.
“Yang sudah dilimpahkan ke APH (Aparat Penegak Hukum, red) ada, Desa di wilayah Kecamatan Saling. Mudah-mudahan setelah mereka menjadi terperiksa, kerugian negara dapat segera dikembalkan,” imbuhnya.

Dipaparkanya, biasanya oknum Kades yang dilaporkan ke Inspektorat, ada banyak faktor. Seperti, kurangnya transparansi pada anggaran, tidak dilibatkannya elemen Desa yang seharusnya dilibatkan dalam pengelolaan anggaran Desa dan tidak sesuainya bangunan fisik yang dibangunkan, baik itu kwalitas maupun kwantitas.”Semua laporan kita tindak lanjuti, namun ada juga yang membuat kita melakukan pertimbangan, misalnya aduan yang dalam bentuk surat kaleng, atau ada motivasi lain pengadu, misalnya politik,” katanya.

Bagi Inspektorat, tambah Yunidi, pembinaan lebih dikedepankan ke para Kades yang dilaporkan. Meski demikian, jika Kadesnya tidak kooperatif, bukan tidak mungkin pihakhya mengambil tindakan tegas dengan menetapkan status kepada Kades yang bersangkutan terhadap kerugian negara dengan total loss. “Kalau kita sudah tetapkan total loss, itu artinya jika jumlah anggaran Desa dalam setahun itu misalnya Rp700 juta, kita tetapkan saja kerugian negara sebesar anggaran Desa itu, yakni Rp700 juta. Kalau tidak mau itu, makanya Kades harus kooperatif,” tukasnya. (Ac07)

Previous Pemekaran Sumsel Barat Masih "Diintip"
Next Insentif Tenaga Medis Proses Administrasi